Konawe, netjournal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan komitmen serius dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer. Tidak hanya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di daerah, perjuangan mereka kini berlanjut hingga ke tingkat pusat.
Pada Senin, 22 September 2025, delegasi DPRD Konawe yang dipimpin oleh Dr. H. A. Ginal Sambari, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Kunjungan ini berfokus pada kejelasan status 4.051 tenaga honorer aktif di Kabupaten Konawe yang nasibnya masih terkatung-katung.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, Ginal Sambari, menegaskan bahwa langkah ini merupakan aksi nyata, bukan sekadar retorika politik. Melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 23 September 2025, ia menjelaskan,
“Kami tadi konsultasi di Kementerian PAN-RB terkait pengangkatan PPPK yang masih tersisa sebanyak 4.051 orang dan hingga kini belum jelas statusnya.”
Politisi dari Partai Golkar ini juga menambahkan, dirinya siap mewakafkan diri, partai, dan lembaga DPRD Konawe untuk membela hak-hak para honorer. Menurutnya, mereka yang telah lama mengabdi bagi daerah dan negara layak mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Konawe, Ginal Sambari melihat perjuangan ini sebagai amanah moral dan tanggung jawab sosial.
“Kami tidak ingin hanya memberikan janji-janji belaka,” ujarnya.
“Ini adalah komitmen perjuangan demi keadilan bagi ribuan tenaga honorer. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan yang berpihak kepada mereka.” Tambahnya.
Langkah proaktif DPRD Konawe ini mendapatkan apresiasi luas, terutama dari ribuan honorer yang selama ini menaruh harapan besar pada perhatian pemerintah daerah dan pusat. Mereka berharap perjuangan ini membuahkan hasil, yaitu terbitnya kebijakan yang akan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Perjuangan ini tidak hanya mencerminkan komitmen DPRD Konawe terhadap konstituennya, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana wakil rakyat dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah fundamental di daerah. Akankah perjuangan ini berujung pada terwujudnya harapan ribuan honorer di Konawe? Waktu yang akan menjawab.
Laporan: Redaksi
