Kendari, netjournal.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang SA, mendesak Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), untuk lebih memfokuskan perhatian pada masalah-masalah utama yang membelit masyarakat provinsi ini, ketimbang terlarut dalam rencana pembangunan jembatan Muna-Buton. Endang menilai rencana pembangunan jembatan tersebut tidak memiliki urgensi yang sebanding dengan persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Dalam keterangannya, Dr. Endang menegaskan bahwa jembatan Muna-Buton hanya akan menghubungkan dua pulau dan tidak mencakup konektivitas kepulauan serta daratan sebagai entitas demografi dan ekonomi utama Sultra. Ia juga mengingatkan bahwa proyek jembatan tersebut tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-Hugua saat kampanye Pilkada 2024 lalu.
“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR-Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreativitas, seperti kapal tak ada tujuan,” kritik Endang tajam.
Endang merinci sejumlah masalah krusial yang seharusnya menjadi prioritas utama Gubernur ASR. Diantaranya adalah kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata di berbagai wilayah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena tingginya belanja rutin dibanding belanja publik, serta buruknya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Partai Demokrat juga menyoroti lambatnya reformasi birokrasi, kurangnya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta minimnya upaya digitalisasi wilayah mengingat masih banyaknya daerah _blankspot_ di Sultra. Selain itu, penurunan harga nilam yang memukul petani juga menjadi perhatian utama.
Dalam sektor pendidikan, Endang mempertanyakan realisasi janji ASR-Hugua terkait pemberian seragam sekolah gratis (Penggaris). “Ini musim tahun ajaran baru, kita tidak mendengar adanya pembagian seragam gratis di sekolah. Sementara, di beberapa tempat, kita mendengar keluhan orang tua karena seragam sekolah dan seragam eskul mahal serta diperjualbelikan di sekolah,” ungkap Endang. Ia menyayangkan tidak adanya intervensi langsung dari ASR untuk memastikan seragam menjadi gratis atau murah.
Lebih lanjut, Endang menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Kita belum mendengar ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Walikota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Walikota jalan sendiri-sendiri,” tegasnya. Sebagai contoh, pengoperasian Bandara Sugimanuru Muna Barat dan Matahora Wakatobi yang sering terkendala, padahal seharusnya Gubernur berperan aktif dalam mengakselerasi urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat.
Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga menyatakan keprihatinannya terhadap masalah banjir tahunan di Kota Kendari. Menurutnya, tanggung jawab penanganan banjir di ibu kota provinsi tidak hanya berada di pundak Pemerintah Kota Kendari, melainkan juga Pemerintah Provinsi. “Kota Kendari sebagai halaman depan Provinsi Sultra, kita prihatin tiap tahun dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Dari sektor pengelolaan SDA, Endang menanyakan peta jalan besar ASR untuk merevitalisasi lingkungan dari kerusakan konsesi ekstraktif dan ide besar tentang _blueprint_ Sultra sebagai pusat hilirisasi SDA. Ia menilai program hilirisasi di Sultra berjalan _auto pilot_ tanpa arah jelas dari Pemprov, sehingga manfaatnya belum maksimal. Endang mencontohkan keluhan ASR terkait rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) di forum RDP dengan Komisi II DPR RI yang tidak ditindaklanjuti dengan langkah serius.
“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi-misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye Pilkada,” tutup Dr. Muh. Endang SA.
Redaksi
