Konawe, netjournal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti enam poin tuntutan yang disampaikan oleh ratusan massa dari Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya (PB. HAM Konawe Raya).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., usai menerima aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Konawe pada Selasa, 2 September 2025.
Massa aksi yang dipimpin oleh Koordinator Aksi, Muh. Supril, menyampaikan orasi kritis sebagai bentuk kekecewaan atas sejumlah persoalan strategis yang dinilai belum tuntas oleh pihak legislatif.
Meskipun aksi berlangsung dengan tertib, aman, dan damai, tuntutan yang dibawa menyentuh isu krusial seperti transparansi kebijakan publik, pengelolaan sumber daya daerah, hingga penegakan keadilan sosial.
Dalam kesempatan menerima langsung pernyataan sikap secara tertulis dari PB. HAM Konawe Raya, Ketua DPRD I Made Asmaya mengapresiasi peran aktivis muda sebagai mitra kritis bagi lembaga legislatif.
“Kami ucapkan terima kasih kepada PB. HAM Konawe Raya karena telah menjadi mitra kritis dan selalu mengingatkan kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Konawe. Apalagi kami dipilih oleh rakyat,” tegas Ketua DPRD Konawe tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya berjanji akan segera mengkaji dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah diserahkan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam merespons setiap masukan dari masyarakat, khususnya yang disampaikan melalui jalur demonstrasi damai dan akademis.
Koordinator Aksi, Muh. Supril, dalam orasinya menyebut bahwa kekecewaan terhadap wakil rakyat didasari oleh banyaknya persoalan yang belum tertuntaskan. Secara spesifik, aksi damai ini membawa enam poin tuntutan utama yang harus segera disikapi oleh DPRD Konawe:
1. Mendesak DPRD Konawe untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota DPRD agar bekerja pro-rakyat, menghindari kepentingan pribadi, dan tidak hidup mewah di atas penderitaan rakyat.
2. Mendesak DPRD Konawe untuk menekan seluruh pimpinan perusahaan pertambangan dan kelapa sawit agar memberikan dana CSR pendidikan kepada seluruh mahasiswa Kabupaten Konawe.
3. Mendesak DPRD Konawe untuk menekan Bupati Konawe agar tidak menaikkan pajak di Kabupaten Konawe.
4. Mendesak DPRD Konawe untuk mengevaluasi perusahaan di Kabupaten Konawe terkait PHK sepihak dan praktik upah murah terhadap buruh.
5. Mendesak DPRD Konawe untuk mengevaluasi pelayanan di RSUD Konawe yang dinilai tidak maksimal dan menghentikan praktik pembelian obat di luar rumah sakit.
6. Menolak tunjangan DPR sebagai simbol ketimpangan di tengah kenaikan biaya hidup.
Pihak kepolisian, melalui Kepolisian Resor Konawe, juga mengapresiasi jalannya aksi yang tertib dan kondusif, tanpa insiden yang mencederai jalannya demonstrasi. Hal ini menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dari massa PB. HAM Konawe Raya.
DPRD Konawe menegaskan akan menjadikan enam poin ini sebagai prioritas pembahasan dalam rapat-rapat internal maupun koordinasi dengan pihak eksekutif dan perusahaan terkait, demi mewujudkan kehidupan masyarakat Konawe yang lebih adil dan sejahtera.
Laporan: Redaksi
