KONAWE, NETJOURNAL.ID – Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Lambuya Bersatu secara tegas menyatakan sikap menolak aktivitas pengangkutan (hauling) ore nikel oleh PT Citra Arya Sentosa Hutama (PT CASH) yang memanfaatkan ruas jalan poros Lambuya-Motaha. Penolakan ini menyusul kekhawatiran warga terhadap kerusakan jalan umum yang digunakan untuk mobilitas harian.
Sikap tegas tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan resmi yang merangkum empat poin tuntutan utama, ditujukan kepada manajemen perusahaan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).
Representatif masyarakat, Jafria Andis Pratama, S.H., menegaskan bahwa warga fokus menuntut kepastian perbaikan serta pengaspalan infrastruktur sebelum ada jalan tersebut dilintasi oleh kendaraan hauling.
“Kami meminta kepastian perbaikan jalan terlebih dahulu sebelum aktivitas hauling ore nikel PT CASH menggunakan jalan poros Lambuya-Motaha dilaksanakan,” ujar pria yang akrab disapa Andis tersebut.
Berdasarkan dokumen Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Lambuya Bersatu, berikut adalah empat poin tuntutan yang dilayangkan:
- Pengaspalan 5 KM oleh Perusahaan: Menolak kegiatan hauling ore nikel PT CASH di jalan poros Lambuya-Motaha dan mendesak perusahaan segera melakukan pengaspalan jalan sepanjang 5 kilometer.
- Realisasi Janji Pemprov Sultra: Mendesak Pemprov Sultra untuk merealisasikan pengaspalan jalan poros Lambuya-Motaha pada tahun 2027, sebagaimana yang pernah dijanjikan pada tahun 2025.
- Penundaan Izin Hauling: Meminta Tim Terpadu tidak menerbitkan izin jalan hauling bagi PT CASH sebelum perbaikan atau pengaspalan jalan dilanjutkan sepanjang 10 kilometer, mulai dari ujung aspal Air Panas hingga jembatan Rawa Aopa (perbatasan Konawe–Konawe Selatan).
- Ancaman Boikot Jalan: Apabila Pemprov Sultra tetap menerbitkan izin hauling tanpa perbaikan jalan terlebih dahulu, masyarakat mengancam akan melakukan aksi boikot atau penutupan jalan Trans Nasional di Simpang Tiga Lambuya.
Poin-poin tersebut menjadi bentuk desakan nyata agar pemerintah memberikan kejelasan terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas harian warga setempat.
Andis berharap baik pihak pemerintah maupun manajemen PT CASH dapat merespons tuntutan ini secara serius dan mengedepankan penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat.
