KONAWE, NETJOURNAL.ID – Hari kedua Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 diisi dengan talkshow penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada Jumat (13/11/2026). Forum edukasi bagi aparatur pemerintah ini menghadirkan langsung narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dua pemateri utama dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Satuan Tugas KPK Wilayah IV Sulawesi Tenggara, Basuki Haryono, serta Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Falihim, S.E., Ak., CA.
Dalam pemaparannya, kedua narasumber menyoroti urgensi pencegahan tindak pidana korupsi, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh siklus pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban ditekankan wajib berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa didorong memperketat pengawasan internal guna memitigasi potensi penyimpangan sejak dini. Setiap penggunaan anggaran diminta berorientasi pada kepentingan publik serta didukung tertib administrasi dan pelaporan.
Sesi pemaparan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Para peserta memanfaatkan forum ini untuk berkonsultasi langsung terkait kendala teknis pengawasan dan tata kelola keuangan di unit kerja masing-masing.
Pelaksanaan talkshow ini selaras dengan komitmen Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., dalam membangun birokrasi yang berintegritas, terbuka, dan inovatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Sebagai informasi, Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe 2026 melibatkan seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa dengan menampilkan lebih dari 400 stan. Selain menjadi etalase capaian pembangunan daerah, agenda ini turut menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan penyedia jasa setempat. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan transaksi nontunai berbasis QRIS selama pameran berlangsung guna mempercepat digitalisasi ekonomi masyarakat.
(ajm)`
