Kolaka Timur, netjournal.id – Tokoh masyarakat Kolaka Timur (Koltim), H. Amiruddin atau yang dikenal sebagai Haji Amir, melontarkan kritik keras dan ultimatum kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim, khususnya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Kritik tersebut, yang disampaikan melalui pesan video berdurasi total 10 menit 22 detik yang dikirim via WhatsApp pada Senin, (13/10), mencakup dua isu utama: pembiaran aktivitas tambang yang diduga dilakukan oleh PT Tosida, serta dugaan kebobrokan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk rangkap jabatan pejabat.
Haji Amir menyatakan keberatan kerasnya terhadap masuknya perusahaan tambang, yang ia sebut sebagai PT Tosida, ke wilayah Koltim. Menurutnya, aktivitas tambang tersebut telah merusak dan mencemari lingkungan.
“Saya sangat tidak setuju kalau ada tambang masuk di Koltim. Itu merusak, itu pencemaran. Sawah-sawah masyarakat, kebun-kebun masyarakat itu akan hancur,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Marosi, di mana empang dan sawah sudah habis, mengancam mata pencaharian masyarakat petani (sawah, cokelat). Haji Amir mendesak Pemda, Kepolisian, dan TNI agar segera menghentikan aktivitas tambang yang dikabarkan berlarut-larut tersebut. Ia mencurigai adanya lobi-lobi yang tidak wajar, bahkan terkesan Pemda yang mendatangi perusahaan, bukan sebaliknya.
“Tambang itu harus dilarang total di Koltim. Jangan kita senang mendapatkan uang, tapi membunuh masyarakat-masyarakat kita,” serunya, sambil menyatakan kesiapan masyarakat untuk turun tangan mengusir jika pemerintah tidak mampu bertindak.
Kritik tajam kedua diarahkan kepada kinerja Plt Bupati yang dinilai lambat dan cenderung membiarkan masalah berlarut. Ia secara spesifik menyoroti isu rangkap jabatan dan penempatan pejabat bermasalah.
“Saya minta kepada Plt Bupati, jangan bermasa bodoh! Jangan dilindungi karena orangnya Pak Aziz,” ujar Haji Amir, mengindikasikan adanya dugaan perlindungan terhadap pejabat yang bermasalah karena kedekatan politik dengan Bupati sebelumnya.
Salah satu contoh yang disorot adalah Plt Kepala Dinas PU yang terus dipertahankan meski berulang kali menjadi sasaran demo mahasiswa. Selain itu, Haji Amir menyoroti Camat Lambandia yang memegang dua jabatan sekaligus (Camat dan Kepala Dinas), menyebutnya sebagai “kebobrokan semua ini.”
“Plt Bupati harus berani mengambil keputusan. Jangan main setengah-setengah,” tegasnya.
Melihat situasi ini, Haji Amir mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengangkat isu gratifikasi di Pemda Koltim. Ia juga memperingatkan Plt Bupati agar tidak hanya mengikuti kemauan atau berada di bawah “ketiak Pak Aziz,” melainkan fokus pada masukan dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
“Saya, Haji Amir, tidak punya beban. Siapa pun yang tidak memperhatikan anak Koltim, Insyaallah saya serang. Apapun alasannya, apapun risikonya, saya akan serang,” tutupnya, memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak mampu mengusir perusahaan tambang, masyarakat yang akan mengambil alih tindakan tersebut.
Laporan: Redaksi
