Rangkap Jabatan di Uluiwoi Jadi Sorotan, Warga Minta BPKP dan Aparat Penegak Hukum, Turun Tangan

Daerah, Pemerintah95 Dilihat

KOLAKA TIMUR, NETJOURNAL.ID – Rangkap jabatan yang dilakukan Pejabat Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, kini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, pejabat tersebut disebut-sebut masih memegang dua jabatan sekaligus, yakni sebagai Camat Uluiwoi dan Kepala Puskesmas Sanggona.

Padahal, hingga saat ini belum ada pejabat pengganti yang dilantik untuk mengisi salah satu jabatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terkait efektivitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Muh. Said, S.K.M., M.K.M., yang dilantik sebagai Camat Uluiwoi pada 26 Oktober 2026 oleh Plt. Bupati Kolaka Timur, hingga kini masih berstatus sebagai Kepala Puskesmas Sanggona secara definitif.

“Belum ada penggantinya. Dia juga sebagai Kepala Puskesmas definitif,” ungkap salah seorang sumber kepada media ini, Kamis (19/11/2026).

Situasi ini dinilai sangat tidak ideal. Camat memiliki tanggung jawab besar dalam urusan pemerintahan, pelayanan administrasi, ketentraman dan ketertiban, serta koordinasi pembangunan di tingkat kecamatan. Sementara Kepala Puskesmas bertanggung jawab penuh atas pelayanan kesehatan masyarakat, manajemen tenaga kesehatan, pengelolaan anggaran, hingga penanganan kegawatdaruratan.

Masyarakat Kecamatan Uluiwoi menilai, sangat mustahil satu orang bisa menjalankan dua jabatan strategis tersebut secara maksimal dalam waktu yang bersamaan.

“Bagaimana mau fokus? Pagi urus kecamatan, siang urus puskesmas. Kalau ada pasien gawat darurat dan di saat bersamaan ada urusan pemerintahan yang mendesak, mana yang didahulukan? Pelayanan pasti terganggu,” keluh seorang warga Sanggona yang meminta namanya tidak disebutkan.

Masyarakat dan aktivis di Kolaka Timur mendesak agar lembaga pengawasan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Mereka meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur, Dinas Kesehatan Kolaka Timur, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap praktik rangkap jabatan tersebut.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Selain berpotensi mengganggu pelayanan publik, rangkap jabatan definitif juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan keuangan negara, seperti potensi terjadinya pembayaran ganda atas tunjangan jabatan, serta tumpang tindih kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.

“Kami minta BPKP turun periksa. Ini bukan soal suka atau tidak suka dengan orangnya, tapi soal aturan dan uang negara. Kalau tunjangan jabatan dibayar double, siapa yang bertanggung jawab? Kalau pelayanan terganggu, siapa yang dirugikan? Ya masyarakat,” tegas salah seorang tokoh masyarakat Uluiwoi.

Secara aturan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menduduki dua jabatan struktural secara definitif dalam waktu bersamaan. Rangkap jabatan hanya diperbolehkan dalam status Pelaksana Tugas (Plt.) dalam jangka waktu terbatas, sambil menunggu dilantiknya pejabat definitif.

Praktik rangkap jabatan definitif dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan pada sistem merit dan penempatan pejabat sesuai kompetensi.

“Kalau alasan kekurangan SDM, seharusnya Pemda segera lakukan penataan dan rotasi. Jangan biarkan satu orang pegang dua jabatan strategis bertahun-tahun. Ini bukan solusi, tapi pembiaran,” ujar aktivis lainnya.

Masyarakat Kecamatan Uluiwoi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur:

1. Segera lantik pejabat definitif untuk salah satu jabatan, baik Camat Uluiwoi maupun Kepala Puskesmas Sanggona, agar tidak terjadi lagi rangkap jabatan.

2. BPKP dan Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terkait administrasi, keuangan, dan kinerja selama masa rangkap jabatan berlangsung.

3. Bupati Kolaka Timur segera mengevaluasi penempatan pejabat di wilayah pedalaman, agar pelayanan kepada masyarakat tidak dikorbankan karena alasan kekosongan jabatan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Camat Uluiwoi, maupun Dinas Kesehatan Kolaka Timur belum memberikan keterangan resmi terkait status rangkap jabatan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi.

Masyarakat berharap, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Mereka menegaskan, kritik ini bukan serangan politik, melainkan bentuk kepedulian agar birokrasi di Kolaka Timur berjalan sehat, profesional, dan benar-benar melayani rakyat.

 

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *