Konawe, netjournal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe mulai mematangkan langkah strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pada Senin (26/1/2026), DPRD menggelar sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) serta tata cara penginputan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Konawe ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, dengan menghadirkan Sekretaris Bappeda Konawe, Dr. Adrianto, S.STP., M.Si, sebagai pemateri utama.
Dalam sambutannya, I Made Asmaya menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat krusial agar seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme penginputan hasil reses dan musrenbang.
“Tujuannya agar ke depan tidak terjadi kekeliruan dalam menginput hasil reses maupun musrenbang. Meskipun pernah dilakukan sebelumnya, tentu ada penyesuaian aturan yang harus terus kita perbarui,” ujar Made Asmaya.
Sekretaris Bappeda Konawe, Dr. Adrianto, menjelaskan bahwa Pokir DPRD wajib diinput ke dalam aplikasi SIPD pada rentang Januari hingga Februari 2026. Hal ini bertujuan agar usulan tersebut tercatat secara resmi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan difinalisasi pada Mei 2026.
Selain membahas teknis penginputan, Dr. Adrianto juga menyoroti penurunan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Konawe dari angka 56 ke 51. Penurunan ini dipicu oleh keterlambatan dokumen perencanaan yang beririsan dengan penyusunan RPJMD serta kendala penataan aset.
“Kami optimistis ke depan indeks MCP dapat ditingkatkan ke target 70–80 melalui penguatan koordinasi internal dan penuntasan persoalan aset,” tambahnya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan visi pembangunan Kabupaten Konawe 2025–2029 berjalan selaras, di mana aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses benar-benar terakomodir dan terealisasi secara transparan melalui sistem digital pemerintah.
Laporan: Redaksi
