JAKARTA, NETJOURNAL.ID – Konsorsium Aktivis dan Masyarakat Pondidaha Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). Massa mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik tapal batas wilayah antara Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Amonggedo di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Koordinator aksi, Indra Dapa Saranani, menegaskan bahwa kehadiran mereka di ibu kota merupakan langkah tegas demi memperjuangkan kepastian hukum dan hak-hak masyarakat adat serta warga setempat yang selama ini terombang-ambing akibat ketidakjelasan batas wilayah tersebut.
“Kami datang ke Kemendagri RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pondidaha agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret. Kami meminta persoalan tapal batas Pondidaha–Amonggedo ini diselesaikan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Indra di sela-sela aksi.
Menurut massa aksi, polemik batas wilayah ini jika dibiarkan berlarut-larut berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat bawah, serta menghambat pelayanan administrasi pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka berharap Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dapat segera memediasi dan menerbitkan keputusan definitif.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian tersebut berjalan tertib. Perwakilan massa juga berupaya menyerahkan dokumen pernyataan sikap serta bukti pendukung terkait sengketa batas wilayah kepada pihak Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
—
Laporan: Redaksi
