KONAWE, NETJOURNAL.ID – Konsorsium Aktivis dan NGO Kabupaten Konawe melayangkan kritik tajam terhadap dua tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Mereka menilai jalannya roda pemerintahan saat ini telah melenceng jauh dari visi dan misi awal yang dijanjikan kepada masyarakat.
Koordinator pergerakan menyatakan bahwa terjadi bobroknya sistem tata kelola keuangan serta karut-marutnya birokrasi pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak konsorsium mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan nyata.
“DPRD tidak boleh menutup mata, telinga, dan mulut. Sebagai wakil rakyat, mereka memegang peran krusial dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Konawe,” tegas salah satu perwakilan konsorsium dalam pernyataan resminya.
Berdasarkan kajian mendalam, Konsorsium Aktivis dan NGO Konawe membeberkan delapan poin krusial yang diduga menjadi bukti buruknya tata kelola anggaran dan birokrasi di Konawe:
1. Dugaan Mark-Up Proyek Jalan Oheo. Proyek pengaspalan jalan di Kecamatan Oheo diduga kuat mengalami penggelembungan dana (mark-up) senilai Rp5,54 Miliar. Besaran anggaran dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan realisasi fisik kegiatan di lapangan.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas (Randis) yang Dipaksakan. Adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembelian mobil dinas baru. Pengadaan ini dinilai memboroskan anggaran dan dipaksakan di tengah kondisi keuangan daerah yang seharusnya melakukan efisiensi.
3. Mangkraknya Proyek STQ. Pembangunan fasilitas untuk kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) terindikasi kuat sarat akan korupsi. Hingga saat ini, proyek tersebut belum melalui proses Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
4. Tersendatnya Hak ASN dan P3K. Pembayaran Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Konawe belum dibayarkan secara menyeluruh. Anggaran untuk hak pegawai ini diduga kuat dialihkan (refocusing) secara sepihak ke kegiatan lain.
5. Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Tidak Rampung. Proyek rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konawe diduga terbengkalai, tidak selesai tepat waktu, dan laporan pertanggungjawaban anggarannya dinilai tidak jelas.
6. Indikasi Korupsi Jalan Lakidende. Proyek rekonstruksi Jalan Lakidende masuk dalam radar sorotan karena terindikasi kuat merugikan keuangan negara akibat adanya praktik korupsi.
7. Kekurangan Volume Proyek Ring Road Pemda. Proyek rekonstruksi pengaspalan jalan lingkar (ring road) Pemda senilai Rp12 Miliar terindikasi mengalami kekurangan volume pekerjaan, sehingga kualitas fisik jalan dipertanyakan.
8. Dugaan Kasus Suap Jual-Beli Jabatan. Kasus dugaan suap jual-beli jabatan pada pelantikan pejabat yang digelar di TPA Mataiwoi dinilai mandek. Konsorsium mendesak aparat penegak hukum karena hingga hari ini belum ada penetapan Tersangka (TSK).
Laporan: Redaksi
