Pemprov Sultra Targetkan 200 Dapur Makan Bergizi Gratis untuk Atasi Stunting dan Gizi Buruk

Pemerintah554 Dilihat

Kendari, netjournal.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) berencana mendirikan 200 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di wilayahnya. Program ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045 yang digagas pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Pemprov Sultra menargetkan pembangunan 57 dapur MBG yang akan tersebar di 17 kabupaten/kota. Untuk mempercepat realisasi program ini, Pemprov Sultra akan membangun 25 dapur, sementara sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prioritas.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan Badan Gizi Nasional (BGN). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra dan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Senin, 17 Maret 2025.

“Program MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan program ini secara optimal,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah melakukan uji coba MBG di beberapa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Hasilnya menunjukkan respons positif dari siswa dan orang tua. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti wilayah kepulauan dan pesisir.

Meski mendapat dukungan luas, peluncuran program MBG oleh Presiden Prabowo Subianto juga memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah mekanisme distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil, terutama saat musim tertentu yang menyulitkan akses transportasi.

Program MBG menyasar dua kelompok utama: peserta didik dan non-peserta didik. Kelompok peserta didik meliputi siswa PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sekolah keagamaan, dan pendidikan khusus. Sementara kelompok non-peserta didik mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dengan implementasi yang tepat, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting dan gizi buruk di Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *