Konawe, netjournal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadakan Rapat Paripurna pada Jumat, 14 Maret 2025, untuk melaporkan hasil reses Masa Sidang II Tahun 2025. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan reses yang dilakukan oleh para anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, bersama Wakil Ketua, Nuryadin Tombili, ST. Dalam sambutannya, Made Asmaya menekankan pentingnya laporan hasil reses sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan daerah.
“Reses adalah momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Laporan hasil reses yang kami sampaikan hari ini akan menjadi bahan utama dalam merancang program pembangunan daerah,” ujar Made Asmaya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil rapat ini akan segera dimasukkan ke dalam Kamus Usulan Pokok Pikiran Dewan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Made Asmaya juga menekankan pentingnya realisasi dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama reses.
“Masyarakat berharap aspirasi mereka dapat segera direalisasikan. Oleh karena itu, kesiapan anggaran untuk mendanai Pokir sangat penting,” jelasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Konawe mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pembangunan yang berkelanjutan harus seimbang antara infrastruktur dan SDM. Dengan sinergi yang baik, kita bisa mencapai pembangunan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir rapat, Made Asmaya mengumumkan bahwa masa sidang baru resmi dibuka. Ia meminta seluruh anggota DPRD untuk kembali melaksanakan tugas di kantor, kecuali bagi yang memiliki tugas khusus dari partai masing-masing.
Dengan laporan hasil reses ini, DPRD Konawe berharap dapat menyusun program pembangunan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
