Kendari, netjournal.id – Sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya hadir memenuhi undangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe tahun 2024.
Acara yang berlangsung pada Senin (26/5/2025) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga dihadiri Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, dengan turut menghadirkan sejumlah kepala daerah lainnya dari wilayah Sultra.
Kehadiran Ketua DPRD dalam forum penerimaan LHP ini mencerminkan pelaksanaan fungsi check and balance yang menjadi tugas konstitusional lembaga legislatif daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penerimaan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini sejalan dengan komitmen DPRD Konawe untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wakil Bupati Syamsul Ibrahim mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Kabupaten Konawe.
“Opini WTP ini adalah buah dari komitmen dan kerja sama semua pihak. Namun, perlu diingat, WTP bukan sekadar prestise, melainkan kewajiban setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara secara transparan,” ungkap Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Syamsul Ibrahim menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, mari kita tingkatkan lagi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan komitmen bersama, insya Allah WTP dan opini-opini positif lainnya akan terus diraih oleh Kabupaten Konawe,” tambahnya.
Bagi DPRD Konawe, penerimaan LHP BPK ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi APBD dan berbagai program pembangunan daerah. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.
Komitmen DPRD untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe. Sinergi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif menjadi modal utama dalam mewujudkan Konawe yang lebih maju dan sejahtera.
Editor: Redaksi
