Konawe, netjournal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe mengambil langkah cepat menanggapi keluhan petani di Desa Ameroro dan Desa Humboto, Kecamatan Uepai, terkait dampak pembangunan bangunan ukur ambang lebar oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari.
Sebagai bentuk respons, Komisi II DPRD Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 10 April 2025, pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara. Rapat ini melibatkan perwakilan BWS, aktivis, serta petani setempat untuk mencari solusi menyeluruh atas persoalan yang dihadapi.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, SH, serta dipandu Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, SH, rapat berlangsung secara konstruktif dengan mengakomodir seluruh aspirasi yang muncul.
1. Tidak Ada Masalah Teknis pada Bangunan Ukur Ambang Lebar.
Rapat menyimpulkan bahwa secara teknis, konstruksi bangunan ukur ambang lebar yang dibangun BWS Sulawesi IV Kendari tidak bermasalah dan bukan penyebab utama kendala yang dihadapi petani.
2. Penyesuaian Aktivasi untuk Kebutuhan Irigasi.
BWS telah menurunkan aktivasi bangunan guna memastikan pasokan air bagi lahan pertanian terpenuhi secara optimal, menyesuaikan kebutuhan irigasi petani.
3. Ketersediaan Air Cukup, Masalah pada Jaringan Tersier.
Data menunjukkan bahwa pasokan air sebenarnya melebihi kebutuhan. Dengan luas lahan pertanian 203 hektar, kebutuhan ideal air adalah 253 liter/detik, namun realisasinya mencapai 391 liter/detik. Persoalan utama justru terletak pada kerusakan jaringan irigasi tersier, yang menghambat distribusi air ke seluruh sawah.
4. Evaluasi Kinerja Satker BWS.
DPRD meminta Kepala BWS Sulawesi IV Kendari mengevaluasi kinerja satuan kerjanya, khususnya terkait pernyataan sebelumnya yang menuding petani melakukan “pencurian air”. Pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar dan kontraproduktif.
Berita acara rapat telah ditandatangani sebagai komitmen bersama untuk melaksanakan kesepakatan secara bertanggung jawab.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menekankan pentingnya sinergi antara BWS dan petani demi keberlanjutan sektor pertanian.
“Kami harap BWS segera melakukan perbaikan pada jaringan irigasi tersier dan menghindari tuduhan tidak berdasar. Keputusan ini harus diimplementasikan dengan konsisten,”* tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya berharap petani segera mendapatkan pasokan air memadai agar jadwal tanam berjalan lancar dan produktivitas kembali optimal.
DPRD Konawe berkomitmen mengawal penyelesaian masalah ini hingga tuntas demi kesejahteraan petani. (*)
