Konawe, netjournal.id – Kepemimpinan Bupati Konawe, Yusran Akbar, dan Wakil Bupati, Syamsul Ibrahim, menuai sorotan tajam dan kritik publik. Tiga isu utama pelaksanaan Desa Expo beranggaran besar, kekacauan penunjukan PLT ganda, dan dugaan praktik monopoli jabatan oleh istri bupati menjadi pemicu seruan aksi dari Konsorsium Aktivis & NGO Konawe.
Penyelenggaraan pameran desa bertajuk “Membangun Desa Menuju Konawe Bersahaja” menjadi pusat kontroversi. Kegiatan seremonial ini diselenggarakan dengan anggaran fantastis mencapai Rp3 miliar, yang dinilai publik bertentangan keras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran.
Selain anggaran, para kepala desa dihadapkan pada kejanggalan karena tidak adanya nomenklatur atau petunjuk teknis (Juknis) dalam Dana Desa (APBN) maupun Anggaran Dana Desa (APBD) yang mengizinkan penggunaan dana untuk pameran semacam ini.
Meski demikian, salah satu Kepala Desa membela kegiatan tersebut. Syawal, S.Sos., Kepala Desa Wonggeduku sekaligus Ketua APDESI Kecamatan Wonggeduku Barat, menegaskan bahwa partisipasi desanya dibiayai melalui swadaya.
“Kami manfaatkan momentum ini untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki desa kami,” tutur Syawal.
Kritik tetap mengalir karena Pemerintah Daerah dinilai terlalu fokus pada acara seremonial, seperti balap-balapan, Perkemahan dan jalan sehat sebelumnya, yang dianggap hanya berpihak pada kelompok elitis.
Kondisi tata kelola birokrasi di Konawe juga dinilai memburuk. Kehadiran puluhan Pelaksana Tugas (PLT) di berbagai instansi dan OPD menandakan lemahnya penataan pegawai. Puncaknya, terungkap adanya Surat Keputusan (SK) penunjukan PLT ganda di salah satu puskesmas, sebuah indikasi nyata dari kekacauan yang seharusnya menjadi prioritas perbaikan di awal masa jabatan.
Kontroversi semakin melebar pada dugaan praktik monopoli jabatan yang melibatkan istri Bupati, Ibu Hania, S.Pd., yang menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Ibu Hania disoroti karena dugaan “double job”-nya sebagai penerima sertifikasi guru suatu isu yang telah viral di media online.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
“Beliau masih terdaftar sebagai penerima tunjangan profesi,” kata Dr. Suriyadi, S.Pd., M.Pd., MH, melalui pesan WhatsApp, Sabtu, (1/11/2025).
Menanggapi tiga persoalan tersebut, Konsorsium Aktivis & NGO Konawe mengeluarkan seruan aksi penolakan keras terhadap pelaksanaan Desa Expo. Konsorsium menilai kegiatan ini tidak bermanfaat, sangat tidak berpihak ke masyarakat, dan memiliki potensi dugaan korupsi.
Aksi turun ke jalan oleh Konsorsium direncanakan pada Senin, (03/11/2025), dengan titik aksi di Lampu Merah Tuoy hingga Kantor Bupati Konawe.
Laporan: Redaksi
